PENINGKATAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Berita

Tetap Buka Lahan Meski Izin Dicabut Bisa Dipidanakan

Paling tidak ada dua perusahaan perkebunan sawit di Papua yang diduga nekat membabat hutan meski izinnya dicabut. Bisa dipidanakan.

Sumber: beritahita.id

Organisasi Masyarakat Sipil Dukung Kasasi Bupati Sorong

Masyarakat sipil Papua mendukung Bupati Sorong menempuh kasasi atas putusan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha dua perusahaan sawit.

Sumber: portaljepe.id

Kebakaran Berulang di Lahan Sawit Milik Korporasi Malaysia

Kebakaran terjadi lagi di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia, yang berlokasi di Sumatera Selatan. Kejadian kelima.

Sumber: koran.tempo.co

Masyarakat Mentawai Tolak Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan

Koalisi Masyarakat Hutan Mentawai menggelar serangkaian aksi di Padang untuk menolak pemberian izin pemanfaatan hutan di Desa Silabu, Kepulauan Mentawai.

Sumber: beritahita.id

Bos Sinar Mas Jadi Wakil Kepala Otorita IKN

Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.

Sumber: tempo.co

‘Dua Orang Lagi Harus Jadi Tersangka Rasuah di Kuansing’

Jikalahari dan Senarai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Frank Wijaya dan M. Syahrir tersangka kasus rasuah Bupati Kuansing nonaktif.

Sumber: senarai.or.id

Bupati Pastikan Akan Mencabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.

Sumber: kabarpapua.co

Aliansi Rakyat Gugat UU Ibu Kota Negara

Sebuah aliansi berbagai elemen masyarakat mengajukan permohonan judicial review uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber: mongabay.co.id

Serba Janggal dalam Kebakaran Lahan Milik Korporasi Malaysia

Banyak keanehan yang menandakan kebakaran di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia disengaja. Polisi menghentikan penyidikan.

Sumber: koran.tempo.co

Wartawan dari Maros Raih Penghargaan Jurnalisme

Eko Rusdianto, wartawan dari Maros, Sulawesi, mendapat penghargaan dari Yayasan Pantau untuk keberaniannya. Bidangnya mencakup isu lingkungan.

Sumber: senarai.or.id

Tanah Adat Grime Nawa Habis Diambil Perusahaan Sawit

Masyarakat adat Lembah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura, menolak pelepasan tanah oleh suku tertentu. PT Permata Nusa Mandiri dituduh mengambil semuanya.

Sumber: jubitv.id

Perusahaan Terkait Salim Group Diduga Pelaku Pembabat Hutan

Pembabatan hutan secara ilegal di Papua terus berlangsung dan diduga pelakunya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan Salim Grou

Sumber: beritahita.id

Masyarakat Namblong Minta Izin Perusahaan Sawit Dicabut

Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.

Sumber: jubi.co.id

Terbukti membakar lahan, PT KS didenda Rp 175,18 Miliar

Majelis Hakim menyatakan PT KS bertanggungjawab mutlak atas kebakaran lahan seluas 3.000 hektar dalam konsesi mereka di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai,

Sumber: ppid.menlhk.go.id

Manajer Perusahaan Sawit di Riau Divonis Penjara karena Suap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap

Sumber: mongabay.co.id

Diduga Ada Bagi-bagi Kavling di Lahan IKN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, mengungkapkan dugaan adanya bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Sumber: republika.id

Senarai Mengapresiasi Penyelesaian Berkas Perkara PT BMI

Senarai mengapresiasi penyelesaian berkas perkara kebakaran hutan dengan tersangka PT Berlian Mitra Inti (BMI) meski sebetulnya terkesan lamban.

Sumber: senarai.or.id

Fraksi Otsus Mengapresiasi Pencabutan Ribuan Izin Lahan

Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.

Sumber: jagatpapua.com

Kasasi Ditolak MA, PT ATGA Harus Bayar Rp 590 Miliar

Majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi yang divonis bersalah mengakibatkan kebakaran lahan.

Sumber: beritahita.id

Hakim Tolak Gugatan Perusahaan Sawit terhadap Pemda Sorong

PTUN Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit terhadap pemerintah Kabupaten Sorong. Penggunaan lahan mereka tergantung apakah ada banding.

Sumber: suara.com

Buron 4 Tahun, Bos Sawit Pembalak Hutan Lindung Tertangkap

Buron kasus pembalakan hutan lindung, Direktur perusahaan perkebunan sawit, PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Bara

Sumber: mongabay.co.id

Korporasi Sawit Dilaporkan ke KPK karena Indikasi Korupsi

Sawit Watch melaporkan dugaan korupsi terkait izin lahan sawit di Kalimantan Selatan ke Komisi Pemberantaan Korupsi. Melibatkan korporasi pengusaha lokal.

Sumber: sawitwatch.or.id

Babak Baru Sidang Perusahaan Sawit Vs. Bupati Sorong

Sidang gugatan empat perusahaan perkebunan sawit terhadap Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal Sorong memasuki agenda pembuktian.

Sumber: teropongnews.com

PT IKL Dinilai Melanggar Berbagai Kewajiban

Dalam sidang lanjutan kasus gugatan PT Inti Kebun Lestari terhadap Bupati Sorong, saksi tergugat memaparkan pelanggaran penggugat terkait izin usaha.

Sumber: beritahita.id

KLHK Menggugat Dua Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat dua perusahaan perkebunan sawit Rp 1,7 triliun lantaran membuat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan.

Sumber: infosawit.com


Bincang Hukum

Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan Hidup

Penuntutan pemulihan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah sering diajukan. Tapi dalam eksekusinya masih banyak hambatan.

Tatakelola dan penegakan hukum kehutanan di bawah UU Cipta K...

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Perlindungan Hukum Pembela HAM dan Environmental Defender

Ancaman terhadap terhadap pembela HAM dan lingkungan cenderung meninggi. Perlu pembaharuan prosedur dan penguatan jaminan hukum.

Aktivitas

Pelatihan

Penguatan Penegakan Hukum atas Kejahatan SDA di Papua Barat

Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Pelatihan

Pelatihan Program Gakkum SDA khusus PPNS Indonesia Barat

Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Pelatihan

Pelatihan Penyidikan TPPU di Sektor SDA

Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Webinar

Politik Tata Ruang dan SDA di Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah selama ini menjadi pembelajaran perlunya reformasi elektoral, termasuk demi pembaharuan tatakelola sumberdaya alam.
Assessment

Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA

Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Rapat Koordinasi

Usul Desk Khusus Kasus SDA-LH Disepakati

Desk khusus penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup diusulkan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Focus Group Discussion

FGD Modul Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum di Sektor SDA LH

Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Pelatihan

Bakarbatu.id: platform jurnalisme warga di Tanah Papua

Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Forum Diskusi

Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penegakan

Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Diskusi terbatas

Pemulihan lingkungan dalam penuntutan

Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Webinar

Penegakan Hukum untuk Pelaku Pembakaran Hutan di Riau

Masih banyak persoalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau. Diskusi ini menguak penyebab dan cara penanggulangannya.

Analisis

Ibu Kota Baru Indonesia: Konflik yang Menunggu

Oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN dan Infid

Litigasi Iklim Naik pada 2021, dan Swasta kian Terekspos

Oleh Isabella Kaminski, wartawan lepas bidang lingkungan

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara

Persoalan Kompleks Korupsi Kepala Daerah

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer at Auriga Nusantara

Wadas, Potensi SLAPP, dan Mitigasinya

Oleh Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya, project officer di Auriga Nusantara

Pekerjaan Rumah Pasca-putusan MK

Oleh Zainal Arifin Mochtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS)

Dari Kebun ke Meja Makan

Oleh Josie Philips, Nithin Coca, dan Lizi Hesling

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum SDA LH

Penulis: Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

Menjaga Hutan dan Masyarakatnya dari Cacat Cipta Kerja

Penulis: Refki Saputra, Peneliti hukum Auriga Nusantara

Biaya Lingkungan Indonesia: Nyaris Rp 1.000 Triliun Setahun

Oleh Viktor Pirmana, peneliti ekonomi lingkungan Universitas Padjadjaran

Jitukah Aturan Indonesia untuk Menghambat ‘Greenwashing’

Oleh: Etheldreda E L T Wongkar Peneliti, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Prilia Kartika Apsari

Kerawanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel

Penulis: Wiko Saputra, SulistyantoSulistyanto, Kartika Nur Isnaini

Publikasi