PENINGKATAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Berita

Politikus, Pengusaha dalam Kekusutan Tambang Nikel Sulawesi

Puluhan perusahaan menambang nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara secara ilegal, termasuk membuka hutan tanpa izin. Suap bertebaran.

Sumber: majalah.tempo.co

Tambang Nikel Diduga Mencemari Sumber Air di Pulau Obi

Penambangan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, diduga mencemari sumber air minum dengan bahan kimia penyebab kanker. Rantai pasokan nikel tanpa kontrol

Sumber: thegurdian.com

‘Orang Besar’ Selalu di Belakang Korupsi Sumber Daya Alam

Meski perizinan bagus untuk mengawasi dunia usaha, termasuk pemanfaatan lahan, ia bisa menjadi sumber korupsi, yang kebanyakan melibatkan ‘orang besar’.

Sumber: mongabay.co.id

Manuver Akal-akalan untuk Menyelamatkan UU Cipta Kerja

Bukannya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, DPR malah diam-diam mau merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: koran.tempo.co

Penegakan Hukum Lingkungan Dinilai Masih Bermasalah

Penegakan hukum lingkungan hidup diakui mulai terlihat. Meski demikian, masih banyak persoalan yang menghadang pihak berwenang.

Sumber: mongabay.co.id

Warga Mengapresiasi Pemulihan Rawa Kalimati

Rawa di bantaran Sungai Citarum yang diapit dua pabrik besar, kini terlihat lebih baik setelah ada pemulihan lingkungan. Sebelumnya tercemar para

Sumber: rmoljabar.id

Tambang Nikel Dituding Mencemari Laut di Kawasi

Perairan Kawasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga terkontaminasi logam berat berkadar sangat tinggi. Tambang nikel dituding sebagai penyebabnya.

Sumber: majalah.tempo.co

Politikus Nasdem dalam Kisruh Tambang Nikel di Sulawesi

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali adalah tokoh yang paling mengemuka dalam kisruh izin penambangan nikel di Sulawesi. Dia memanfaatkan celah hukum.

Sumber: majalah.tempo.co

Dugaan Kriminalisasi dalam Kasus Tambang Pasir Besi Seluma

Wahana Lingkungan Hidup menduga pemeriksaan Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu atas penolakan tambang pasir besi di Pasar Seluma adalah upaya kriminalisasi.

Sumber: beritahita.id

Penambangan di Konawe Kian Menjadi-jadi

Penambangan nikel ilegal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah, kian menjadi-jadi. Diduga hal ini dimungkinkan karena ada pembiaran oleh penegak hukum.

Sumber: rakyatpostonline.com

Deforestasi Akibat Tambang Nikel Setengah Juta Hektare

Ribuan perusahaan tambang nikel mengabaikan kewajiban reklamasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Setengah juta hektare hutan Sulawesi gundul karenanya.

Sumber: majalah.tempo.co

Wartawan dari Maros Raih Penghargaan Jurnalisme

Eko Rusdianto, wartawan dari Maros, Sulawesi, mendapat penghargaan dari Yayasan Pantau untuk keberaniannya. Bidangnya mencakup isu lingkungan.

Sumber: senarai.or.id

Tumpahan Batu Bara Mengotori Perairan Aceh

Tumpahan batu bara yang diduga berasal dari sebuah tongkang mengotori Pantai Ulee Lheue dan pantai di Peukan Bada, Provinsi Aceh. Ekosistem bisa rusak.

Sumber: mongabay.co.id

Tambang Emas Ilegal di Tepian Sungai Batang Natal Menggila

Penambangan emas ilegal di tepian Sungai Batang Natal makin menggila dalam lima tahun ini. Sungai jadi hancur lebur. Ada pembiaran.

Sumber: mongabay.co.id


Bincang Hukum

Wildlife in Indonesia: Loss, Damage, and Sanctions

Perspektif pemulihan masih minim pada vonis atau putusan pengadilan di Indonesia. Padahal, peluangnya telah dibuka oleh regulasi yang ada.

Tatakelola dan penegakan hukum kehutanan di bawah UU Cipta K...

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan Hidup

Penuntutan pemulihan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah sering diajukan. Tapi dalam eksekusinya masih banyak hambatan.

Aktivitas

Roadshow

Menakar kebutuhan pelatihan PPNS

Eksistensi PPNS merupakan salah satu kunci dalam penegakan hukum sumberdaya alam. Karena itu, penguatan PPNS menjadi keharusan.
Pelatihan

PPNS SDA di Indonesia Timur Ikuti Pelatihan

Pelatihan kedua untuk PPNS di sektor sumber daya alam dilaksanakan secara hybrid, jarak jauh dan tatap muka. Lima modul diberikan kepada peserta.
Webinar

Politik Tata Ruang dan SDA di Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah selama ini menjadi pembelajaran perlunya reformasi elektoral, termasuk demi pembaharuan tatakelola sumberdaya alam.
Pelatihan

Bakarbatu.id: platform jurnalisme warga di Tanah Papua

Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Focus Group Discussion

FGD Modul Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum di Sektor SDA LH

Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Forum Diskusi

Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penegakan

Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Assessment

Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA

Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Kiprah

'Jangkar' KPK di Tanah Beta

Sebuah tim yang dipimpin KPK melakukan kunjungan dalam kerangka pencegahan korupsi ke dua perusahaan di Halmahera. Kolaborasi yang berguna.
Rapat Koordinasi

Usul Desk Khusus Kasus SDA-LH Disepakati

Desk khusus penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup diusulkan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Diskusi terbatas

Pemulihan lingkungan dalam penuntutan

Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Pelatihan

Pelatihan Penyidikan TPPU di Sektor SDA

Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH

Analisis

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum SDA LH

Penulis: Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

Ibu Kota Baru Indonesia: Konflik yang Menunggu

Oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN dan Infid

Orkestrasi Penegakan Hukum Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup

Penulis: Nanang Farid Syam dan Refki Saputra

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara

Putusan tentang Polusi Udara di Jakarta Berpotensi Diabaikan

Antoni Putra, Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies, dan Auditya Saputra Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies

Investor Legal Membiayai Kejahatan Lingkungan

Oleh Simon Zadek, Kepala Finance for Biodiversity (F4B) Project Syndicate, 3 Februari 2022

Wadas, Potensi SLAPP, dan Mitigasinya

Oleh Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya, project officer di Auriga Nusantara

Biaya Lingkungan Indonesia: Nyaris Rp 1.000 Triliun Setahun

Oleh Viktor Pirmana, peneliti ekonomi lingkungan Universitas Padjadjaran

Persoalan Kompleks Korupsi Kepala Daerah

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer at Auriga Nusantara

(Re)solusi Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Oleh Refki Saputra, peneliti hukum Auriga Nusantara

Publikasi