Penambangan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, diduga mencemari sumber air minum dengan bahan kimia penyebab kanker. Rantai pasokan nikel tanpa kontrol
Meski perizinan bagus untuk mengawasi dunia usaha, termasuk pemanfaatan lahan, ia bisa menjadi sumber korupsi, yang kebanyakan melibatkan ‘orang besar’.
Bukannya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, DPR malah diam-diam mau merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perairan Kawasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga terkontaminasi logam berat berkadar sangat tinggi. Tambang nikel dituding sebagai penyebabnya.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali adalah tokoh yang paling mengemuka dalam kisruh izin penambangan nikel di Sulawesi. Dia memanfaatkan celah hukum.
Wahana Lingkungan Hidup menduga pemeriksaan Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu atas penolakan tambang pasir besi di Pasar Seluma adalah upaya kriminalisasi.
Ribuan perusahaan tambang nikel mengabaikan kewajiban reklamasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Setengah juta hektare hutan Sulawesi gundul karenanya.
Tumpahan batu bara yang diduga berasal dari sebuah tongkang mengotori Pantai Ulee Lheue dan pantai di Peukan Bada, Provinsi Aceh. Ekosistem bisa rusak.
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
