Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali adalah tokoh yang paling mengemuka dalam kisruh izin penambangan nikel di Sulawesi. Dia memanfaatkan celah hukum.
Pembabatan hutan secara ilegal di Papua terus berlangsung dan diduga pelakunya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terafiliasi dengan Salim Grou
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat dua perusahaan perkebunan sawit Rp 1,7 triliun lantaran membuat kebakaran hutan di Kalimantan Selatan.
Merespons tuntutan masyarakat Nambo, Bupati Jayapura menegaskan akan mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, perusahaan sawit yang dituding merusak hutan.
Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.
Wakil masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, meminta pencabutan izin kebun sawit PT Permata Nusa Mandiri. Perusahaan ini membabat 8.000 ha hutan adat.
Polisi berhasil membongkar praktik illegal logging di Wonogiri dan mengamankan belasan batang kayu sonokeling yang dibawa pelaku. Empat orang ditangkap.
Banyak keanehan yang menandakan kebakaran di area konsesi kebun sawit milik anak perusahaan korporasi Malaysia disengaja. Polisi menghentikan penyidikan.
Bukannya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, DPR malah diam-diam mau merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penambangan ilegal di sekitar lokasi Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur, tetap berlangsung dan Walhi menilainya sebagai ancaman bagi lingkungan dan masyarak
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menghukum Sudarso, manajer sebuah perusahaan sawit, dua tahun penjara dan denda Rp200 juta. Dia terbukti menyuap
Ribuan perusahaan tambang nikel mengabaikan kewajiban reklamasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Setengah juta hektare hutan Sulawesi gundul karenanya.
Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo di Kalimantan Timur menduga ada kegiatan penambangan yang menyerobot lahannya. Lokasinya di area Ibu Kota Negara.
Pertambangan nikel ilegal meningkat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Modusnya: memanfaatkan tanah bekas galian jalan koridor hutan yang mengandung ore.
Koalisi Masyarakat Hutan Mentawai menggelar serangkaian aksi di Padang untuk menolak pemberian izin pemanfaatan hutan di Desa Silabu, Kepulauan Mentawai.
Sawit Watch melaporkan dugaan korupsi terkait izin lahan sawit di Kalimantan Selatan ke Komisi Pemberantaan Korupsi. Melibatkan korporasi pengusaha lokal.
Kurang dari sepekan setelah polisi menangkap pelaku pembalakan liar, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan tumpukan kayu ilegal.
Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.
Majelis Hakim menyatakan PT KS bertanggungjawab mutlak atas kebakaran lahan seluas 3.000 hektar dalam konsesi mereka di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai,
Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, melanjutkan sidang kasus pembunuhan gajah tanpa kepala, 24 November 2021. Jaksa membacakan tuntutannya.
Buron kasus pembalakan hutan lindung, Direktur perusahaan perkebunan sawit, PT Kaliau Mas Perkasa (KMP) akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Bara
Sungai dan pesisir pantai Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, awal April lalu, tercemar operasi tambang PT Aneka Tambang.
Sebuah buku yang diterbitkan perkumpulan jurnalis lingkungan memaparkan terancamnya keberadaan hutan di Sulawesi Selatan dalam masa 10 tahun belakangan.
Penyelundupan kayu mangrove dari Kepulauan Riau ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia terus meningkat. Kayu dijual utuh atau sudah jadi arang.
Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Masih banyak persoalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau. Diskusi ini menguak penyebab dan cara penanggulangannya.
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
