PENINGKATAN KAPASITAS PENEGAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM

Berita

Denny Indrayana kritik Politik Bisnis Batu Bara di Kalsel

Peresmian pabrik biodiesel oleh Presiden Joko Widodo di Tanah Bumbu dikritik karena terkait dengan politik bisnis batu bara di Kalimantan Selatan.

Sumber: www.integritylawfirm.id

Tambang Emas Ilegal di Tepian Sungai Batang Natal Menggila

Penambangan emas ilegal di tepian Sungai Batang Natal makin menggila dalam lima tahun ini. Sungai jadi hancur lebur. Ada pembiaran.

Sumber: mongabay.co.id

Dua Kasus Kejahatan Lingkungan di Sulawesi Akan Disidangkan

Kasus tambang emas ilegal di Sulawesi Tengah dan pengangkutan kayu ilegal di Sulawesi Barat segera disidangkan

Sumber: mongabay.co.id

Manuver Akal-akalan untuk Menyelamatkan UU Cipta Kerja

Bukannya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, DPR malah diam-diam mau merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: koran.tempo.co

Diduga Banyak Modus Legalkan Penambangan Liar di Riau

Penegakan hukum bagi pelaku illegal mining di Rohil, Riau, tidak terlihat dilakukan dengan tegas. Diduga ada banyak modus melegalkan kegiatan tanpa izin it

Sumber: kabarriau.com

Tersangka Tambang Nikel Ilegal di Konawe Diserahkan Ke Jaksa

Penyidik menyerahkan dua tersangka kasus tambang nikel ilegal di kawasan hutan produksi di Kabupaten Konawe kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Sumber: betahita.id

Dua Perusahaan Akui Lakukan Penambangan Ilegal di Riau

PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu mengaku menambang tanah urug secara ilegal di Kabupten Rohil. Mereka hanya pemegang izin eksplorasi.

Sumber: goriau.com

Masa Depan Hutan Sulawesi Selatan Terancam

Sebuah buku yang diterbitkan perkumpulan jurnalis lingkungan memaparkan terancamnya keberadaan hutan di Sulawesi Selatan dalam masa 10 tahun belakangan.

Sumber: mongabay.co.id

Dijadikan Tersangka, Pemilik 'Sawmill' Ajukan Praperadilan

Tersangka Direktur CV Basit Eshan Abadi (BEA) mengajukan praperadilan atas kepemilikan 9 meter kubik kayu gergajian tanpa dokumen yang sah.

Sumber: mongabay.co.id

Penambangan di Desa Wadas tak Berizin

Kegiatan penambangan andesit di wilayah Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, rupanya belum memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat.

Sumber: cnbcindonesia.com

Hakim Kabulkan Gugatan Sengketa Informasi Tambang

Majelis hakim komisioner Komisi Informasi Publik mengabulkan dua gugatan sengketa informasi tentang data dan dokumen sektor tambang.

Sumber: betahita.id

Politikus, Pengusaha dalam Kekusutan Tambang Nikel Sulawesi

Puluhan perusahaan menambang nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara secara ilegal, termasuk membuka hutan tanpa izin. Suap bertebaran.

Sumber: majalah.tempo.co

Fraksi Otsus Mengapresiasi Pencabutan Ribuan Izin Lahan

Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.

Sumber: jagatpapua.com

Tambang Nikel Diduga Mencemari Sumber Air di Pulau Obi

Penambangan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, diduga mencemari sumber air minum dengan bahan kimia penyebab kanker. Rantai pasokan nikel tanpa kontrol

Sumber: thegurdian.com

Perusahaan Tambang Kembali, Perempuan Wawonii Melawan

Sempat jeda dua tahun karena penolakan warga, pembangunan jalan tambang kembali dilakukan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Para perempuan melawan.

Sumber: mongabay.id

Lebih dari 2.000 Tambang Ilegal Mengeruk Hasil Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ada 2.741 lokasi tambang ilegal hingga Agustus 2021. Mereka mengeruk hasil bumi dengan beraneka modus.

Sumber: okezone.com

Satu Tewas dalam Ricuh Demo Menolak Tambang Emas di Kasimbar

Demonstrasi ratusan orang menolak penambangan emas di Kecamatan Kasimbar, Sulawesi Tengah, berakhir ricuh–bentrok dengan polisi. Seorang dikabarkan tewas.

Sumber: metrosulteng.com

Diduga Ada Bagi-bagi Kavling di Lahan IKN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, mengungkapkan dugaan adanya bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Sumber: republika.id

Tambang Galian C Berpotensi Limpahkan Banjir Besar di Sorong

Tambang galian C, yang berlokasi di hutan lindung, marak di Sorong. Kegiatan ini berpotensi memicu banjir besar seperti yang terjadi pada 2020.

Sumber: koran.tempo.co

Politikus Nasdem dalam Kisruh Tambang Nikel di Sulawesi

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali adalah tokoh yang paling mengemuka dalam kisruh izin penambangan nikel di Sulawesi. Dia memanfaatkan celah hukum.

Sumber: majalah.tempo.co

Siapa Pemilik di Balik PT Trio Kencana Ditelusuri

Jaringan Advokasi Tambang menelusuri siapa saja pemilik PT Trio Kencana. Protes di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terhadap perusahaan ini menewaskan satu

Sumber: beritahita.id

Perburuan Nikel Marak di Tanah Telantar

Pertambangan nikel ilegal meningkat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Modusnya: memanfaatkan tanah bekas galian jalan koridor hutan yang mengandung ore.

Sumber: majalah.tempo.co

’Skema Pembebasan Lahan Tambang di Wadas Bermasalah’

Seorang dosen hukum lingkungan dari UGM menilai skema pembebasan lahan tambang di Wadas bermasalah. Terkait skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Sumber: kompas.id

Dugaan Kriminalisasi dalam Kasus Tambang Pasir Besi Seluma

Wahana Lingkungan Hidup menduga pemeriksaan Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu atas penolakan tambang pasir besi di Pasar Seluma adalah upaya kriminalisasi.

Sumber: beritahita.id

Terdakwa Kasus Korupsi Pertambangan Divonis Bebas

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari memvonis bebas satu dari empat terdakwa kasus korupsi yang bertalian dengan pertambangan.

Sumber: mediaindonesia.com

Penambangan Serobot Lahan Konservasi Orang Utan di Area IKN

Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo di Kalimantan Timur menduga ada kegiatan penambangan yang menyerobot lahannya. Lokasinya di area Ibu Kota Negara.

Sumber: cnnindonesia.com

Deforestasi Akibat Tambang Nikel Setengah Juta Hektare

Ribuan perusahaan tambang nikel mengabaikan kewajiban reklamasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Setengah juta hektare hutan Sulawesi gundul karenanya.

Sumber: majalah.tempo.co

Tujuh Orang Ditangkap karena Penambangan Ilegal di Kaltim

Tim Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak penambangan ilegal di Samboja, Kalimantan Timur. Tujuh orang ditangkap.

Sumber: hukumonline.com

Bos Sinar Mas Jadi Wakil Kepala Otorita IKN

Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.

Sumber: tempo.co

Aliansi Rakyat Gugat UU Ibu Kota Negara

Sebuah aliansi berbagai elemen masyarakat mengajukan permohonan judicial review uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber: mongabay.co.id

‘Orang Besar’ Selalu di Belakang Korupsi Sumber Daya Alam

Meski perizinan bagus untuk mengawasi dunia usaha, termasuk pemanfaatan lahan, ia bisa menjadi sumber korupsi, yang kebanyakan melibatkan ‘orang besar’.

Sumber: mongabay.co.id

Limbah Berwarna Hitam Terpapar di Teluk Lampung

Sebanyak lima kabupaten sepanjang pantai di pesisir Teluk Lampung tercemar limbah berwarna hitam menyerupai minyak, oli dan aspal.

Sumber: kompas.com

Antam akan Bina Tambang Rakyat Bentuk Koperasi

PT Aneka Tambang Tbk akan menata tambang rakyat yang beroperasi ilegal mulai tahun ini. Pembinaan untuk mereka meliputi pembentukan koperasi.

Sumber: republika.co.id

KLHK Berkomitmen Berantas Penambangan Ilegal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan berkomitmen melindungi lingkungan hidup dan kawasan hutan, khususnya dari penambangan ilegal.

Sumber: bisnis.com

Penambangan di Konawe Kian Menjadi-jadi

Penambangan nikel ilegal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah, kian menjadi-jadi. Diduga hal ini dimungkinkan karena ada pembiaran oleh penegak hukum.

Sumber: rakyatpostonline.com

Dua Perusahaan Siapkan Izin Eksploitasi di Hutan Lindung

Dua perusahaan tambang emas menyiapkan izin eksploitasi di kawasan hutan lindung di Bengkulu. Pemerintah diimbau tak menerbitkan izin.

Sumber: betahita.id

Penegakan Hukum Lingkungan Dinilai Masih Bermasalah

Penegakan hukum lingkungan hidup diakui mulai terlihat. Meski demikian, masih banyak persoalan yang menghadang pihak berwenang.

Sumber: mongabay.co.id

Operasi PT Antam Cemari Pesisir Halmahera Timur

Sungai dan pesisir pantai Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, awal April lalu, tercemar operasi tambang PT Aneka Tambang.

Sumber: mongabay.co.id

Kejanggalan dalam Sidang Pembunuhan Jurkani

Sebuah tim advokasi mendapati keanehan dalam penyidikan dan persidangan kasus pembunuhan Jurkani. Aparat hukum seperti melindungi auktor intelektualisnya.

Sumber: koran.tempo.co

‘Tambang Ilegal di Sekitar IKN Mengancam Lingkungan’

Penambangan ilegal di sekitar lokasi Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur, tetap berlangsung dan Walhi menilainya sebagai ancaman bagi lingkungan dan masyarak

Sumber: nasional.kontan.co.id

Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Korupsi Izin Pertambangan

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari memvonis bebas tiga terdakwa dalam kasus korupsi izin pertambangan. Kejaksaan akan mengajukan kasasi.

Sumber: sultra.fajar.co.id

Tambang Nikel Dituding Mencemari Laut di Kawasi

Perairan Kawasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga terkontaminasi logam berat berkadar sangat tinggi. Tambang nikel dituding sebagai penyebabnya.

Sumber: majalah.tempo.co

Tumpahan Batu Bara Mengotori Perairan Aceh

Tumpahan batu bara yang diduga berasal dari sebuah tongkang mengotori Pantai Ulee Lheue dan pantai di Peukan Bada, Provinsi Aceh. Ekosistem bisa rusak.

Sumber: mongabay.co.id


Bincang Hukum

Perlindungan Hukum Pembela HAM dan Environmental Defender

Ancaman terhadap terhadap pembela HAM dan lingkungan cenderung meninggi. Perlu pembaharuan prosedur dan penguatan jaminan hukum.

Mengurai Benang Kusut Pemulihan Lingkungan Hidup

Penuntutan pemulihan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah sering diajukan. Tapi dalam eksekusinya masih banyak hambatan.

Tatakelola dan penegakan hukum kehutanan di bawah UU Cipta K...

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Wildlife in Indonesia: Loss, Damage, and Sanctions

Perspektif pemulihan masih minim pada vonis atau putusan pengadilan di Indonesia. Padahal, peluangnya telah dibuka oleh regulasi yang ada.

Aktivitas

Webinar

Politik Tata Ruang dan SDA di Sulawesi Tengah

Pengalaman Sulawesi Tengah selama ini menjadi pembelajaran perlunya reformasi elektoral, termasuk demi pembaharuan tatakelola sumberdaya alam.
Pelatihan

PPNS SDA di Indonesia Timur Ikuti Pelatihan

Pelatihan kedua untuk PPNS di sektor sumber daya alam dilaksanakan secara hybrid, jarak jauh dan tatap muka. Lima modul diberikan kepada peserta.
Roadshow

Menakar kebutuhan pelatihan PPNS

Eksistensi PPNS merupakan salah satu kunci dalam penegakan hukum sumberdaya alam. Karena itu, penguatan PPNS menjadi keharusan.
Focus Group Discussion

Perumusan Mekanisme Kolaborasi Gakkum SDA LH

Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Pelatihan

Pelatihan Program Gakkum SDA khusus PPNS Indonesia Barat

Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Webinar

Keterbukaan beneficial ownership & penegakan hukum SDA

Permasalahan dalam upaya penegakan hukum korporasi, yaitu penerima manfaat (beneficial ownership) sering tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karenanya, KPK, A...
Focus Group Discussion

FGD Modul Kolaborasi Dalam Penegakkan Hukum di Sektor SDA LH

Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Focus Group Discussion

Konsultasi Reformulasi Struktur Gakkum Kementerian ESDM

Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Pelatihan

Penguatan Penegakan Hukum atas Kejahatan SDA di Papua Barat

Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Forum Diskusi

Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolaborasi dalam Penegakan

Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Diskusi terbatas

Pemulihan lingkungan dalam penuntutan

Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Pelatihan

Pelatihan Penyidikan TPPU di Sektor SDA

Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Assessment

Pemetaan Kondisi dan Kebutuhan Pelatihan PPNS di Sektor SDA

Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Rapat Koordinasi

Usul Desk Khusus Kasus SDA-LH Disepakati

Desk khusus penegakan hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup diusulkan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pelatihan

Bakarbatu.id: platform jurnalisme warga di Tanah Papua

Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Kiprah

'Jangkar' KPK di Tanah Beta

Sebuah tim yang dipimpin KPK melakukan kunjungan dalam kerangka pencegahan korupsi ke dua perusahaan di Halmahera. Kolaborasi yang berguna.

Analisis

Menjaga Hutan dan Masyarakatnya dari Cacat Cipta Kerja

Penulis: Refki Saputra, Peneliti hukum Auriga Nusantara

Kerawanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel

Penulis: Wiko Saputra, SulistyantoSulistyanto, Kartika Nur Isnaini

Biaya Lingkungan Indonesia: Nyaris Rp 1.000 Triliun Setahun

Oleh Viktor Pirmana, peneliti ekonomi lingkungan Universitas Padjadjaran

Jitukah Aturan Indonesia untuk Menghambat ‘Greenwashing’

Oleh: Etheldreda E L T Wongkar Peneliti, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Prilia Kartika Apsari

Investor Legal Membiayai Kejahatan Lingkungan

Oleh Simon Zadek, Kepala Finance for Biodiversity (F4B) Project Syndicate, 3 Februari 2022

Wadas, Potensi SLAPP, dan Mitigasinya

Oleh Sadam A. Richwanudin dan Dara Anelsya, project officer di Auriga Nusantara

Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Oleh Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin, project officer di Auriga Nusantara

Litigasi Iklim Naik pada 2021, dan Swasta kian Terekspos

Oleh Isabella Kaminski, wartawan lepas bidang lingkungan

Orkestrasi Penegakan Hukum Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup

Penulis: Nanang Farid Syam dan Refki Saputra

Pekerjaan Rumah Pasca-putusan MK

Oleh Zainal Arifin Mochtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS)

Ibu Kota Baru Indonesia: Konflik yang Menunggu

Oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti BRIN dan Infid

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum SDA LH

Penulis: Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

Persoalan Kompleks Korupsi Kepala Daerah

Oleh Sadam Afian Richwanudin, project officer at Auriga Nusantara

Publikasi