Bukannya mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional, DPR malah diam-diam mau merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penegakan hukum bagi pelaku illegal mining di Rohil, Riau, tidak terlihat dilakukan dengan tegas. Diduga ada banyak modus melegalkan kegiatan tanpa izin it
PT Batatsa Tunas Perkasa dan PT Bahtera Bumi Melayu mengaku menambang tanah urug secara ilegal di Kabupten Rohil. Mereka hanya pemegang izin eksplorasi.
Sebuah buku yang diterbitkan perkumpulan jurnalis lingkungan memaparkan terancamnya keberadaan hutan di Sulawesi Selatan dalam masa 10 tahun belakangan.
Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin penggunaan lahan, termasuk di wilayah Papua Barat.
Penambangan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, diduga mencemari sumber air minum dengan bahan kimia penyebab kanker. Rantai pasokan nikel tanpa kontrol
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ada 2.741 lokasi tambang ilegal hingga Agustus 2021. Mereka mengeruk hasil bumi dengan beraneka modus.
Demonstrasi ratusan orang menolak penambangan emas di Kecamatan Kasimbar, Sulawesi Tengah, berakhir ricuh–bentrok dengan polisi. Seorang dikabarkan tewas.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali adalah tokoh yang paling mengemuka dalam kisruh izin penambangan nikel di Sulawesi. Dia memanfaatkan celah hukum.
Jaringan Advokasi Tambang menelusuri siapa saja pemilik PT Trio Kencana. Protes di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terhadap perusahaan ini menewaskan satu
Pertambangan nikel ilegal meningkat di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Modusnya: memanfaatkan tanah bekas galian jalan koridor hutan yang mengandung ore.
Seorang dosen hukum lingkungan dari UGM menilai skema pembebasan lahan tambang di Wadas bermasalah. Terkait skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Wahana Lingkungan Hidup menduga pemeriksaan Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu atas penolakan tambang pasir besi di Pasar Seluma adalah upaya kriminalisasi.
Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo di Kalimantan Timur menduga ada kegiatan penambangan yang menyerobot lahannya. Lokasinya di area Ibu Kota Negara.
Ribuan perusahaan tambang nikel mengabaikan kewajiban reklamasi dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Setengah juta hektare hutan Sulawesi gundul karenanya.
Dhony Rahajoe, bos di Sinar Mas Land, ditunjuk menjadi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dilantik bersamaan dengan Kepala Otorita, Bambang Susantono.
Meski perizinan bagus untuk mengawasi dunia usaha, termasuk pemanfaatan lahan, ia bisa menjadi sumber korupsi, yang kebanyakan melibatkan ‘orang besar’.
Sungai dan pesisir pantai Desa Maba Pura, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, awal April lalu, tercemar operasi tambang PT Aneka Tambang.
Sebuah tim advokasi mendapati keanehan dalam penyidikan dan persidangan kasus pembunuhan Jurkani. Aparat hukum seperti melindungi auktor intelektualisnya.
Penambangan ilegal di sekitar lokasi Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur, tetap berlangsung dan Walhi menilainya sebagai ancaman bagi lingkungan dan masyarak
Perairan Kawasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga terkontaminasi logam berat berkadar sangat tinggi. Tambang nikel dituding sebagai penyebabnya.
Tumpahan batu bara yang diduga berasal dari sebuah tongkang mengotori Pantai Ulee Lheue dan pantai di Peukan Bada, Provinsi Aceh. Ekosistem bisa rusak.
Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Permasalahan dalam upaya penegakan hukum korporasi, yaitu penerima manfaat (beneficial ownership) sering tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karenanya, KPK, A...
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
