Bincang Hukum

Penuntutan pemulihan dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah sering diajukan. Tapi dalam eksekusinya masih banyak hambatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 mengenai judicial review tentang Pencegahan dan Pemberantasan UU TPPU membawa konsekuensi baru.

Perusahaan acap jadi topeng pelaku kejahatan SDA menghindari pertanggungjawaban hukum. Keterbukaan data beneficial owners menjadi jawabannya.

Memiliki sejumlah kelemahan mendasar, Undang-Undang Cipta Kerja membawa peluang penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Ancaman terhadap terhadap pembela HAM dan lingkungan cenderung meninggi. Perlu pembaharuan prosedur dan penguatan jaminan hukum.

Perspektif pemulihan masih minim pada vonis atau putusan pengadilan di Indonesia. Padahal, peluangnya telah dibuka oleh regulasi yang ada.

Memasukkan korupsi sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi dan pelibatan pengawasan publik dapat menjadi jalan keluar terhadap deforestasi.