Demi strategi penegakan hukum yang komprehensif, dikajilah reformulasi kelembagaan dan personel penegakan hukum di Kementerian ESDM. Hasilnya didiskusikan.
Potensi sumber daya alam yang besar di Papua Barat sejalan dengan potensi kejahatannya. Penguatan penegakan hukum perlu agar kekayaan itu bermanfaat nyata.
Urgensi berkolaborasi dalam penegakan hukum sektor sumber daya alam terhambat ketiadaan petunjuk operasional. Diskusi ini berhasil mengumpulkan masukan.
Pelatihan khusus peningkatan kapasitas PPNS di wilayah Indonesia Barat berlangsung dalam suasana gelombang ketiga pandemi. Dilaksanakan dengan metode hibri...
Masih banyak persoalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan di Riau. Diskusi ini menguak penyebab dan cara penanggulangannya.
Merespon putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, Auriga Nusantara bersama KPK mengadakan Pelatihan Penyidikan Anti-pencucian Uang bersama PPNS di Sektor SDA LH
Program Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Gakkum SDA-LH) menyelenggarakan webinar terbatas “Berbagi Perspektif Koordinasi dan Kolabora...
Salah satu modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas PPNS di sektor SDA LH yang saat ini sedang disusun oleh Program Gakkum SDA LH adalah Modul Ko...
Beragamnya tingkat kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor Sumber Daya Alam (dan Lingkungan Hidup) mendorong adanya upaya pemetaan kondisi...
Mendorong peningkatan kualitas jurnalisme, terutama mengenai pelestarian sumberdaya alam hayati, di Tanah Papua melalui lokakarya jurnalisme investigatif.
Diskusi terbatas dengan Kejaksaan RI, membahas konsepsi pemulihan lingkungan dalam penuntutan dan pemaksimalan kewenangan kejaksaan kasus-kasus terkait.
Workshop Co-creation pengembangan platform digital untuk mendukung penanganan kasus SDA LH di Indonesia dilakukan Auriga dan KPK pada 21 Oktober 2020. Kegi...
Memaksimalkan teknologi seluler oleh jurnalisme warga demi mendorong keterbukaan dan peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan di Tanah Papua.
Pada 21, 23, dan 25 September 2020, Auriga dan KPK melaksanakan diskusi pendalaman kasus kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Diskusi tersebut...
Tak otomatis sebagaI korupsi, tapi dinasti politik perbesar celahnya. Perlu pelembagaan politik yang baik agar kekayaan alam tidak justru menjadi kutukan.
Permasalahan dalam upaya penegakan hukum korporasi, yaitu penerima manfaat (beneficial ownership) sering tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karenanya, KPK, A...
Pada 11 Juni - 8 Juli 2020, Auriga dan KPK menggelar 12 serial diskusi terkait pendalaman praktik koordinasi penegakan hukum. Serial diskusi ini melibatkan...
Selain state capture oleh regulasi dan kebijakan, kedekatan elit pemerintah dengan pengusaha menjadi hambatan bagi penegakan hukum di Kalimantan Selatan.
